Bangsa Indonesia telah menuntaskan hajat demokrasinya. Dalam pesta demokrasi terbesar di dunia itu, Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono berhasil terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2009-2014, dengan dukungan suara rakyat yang meyakinkan, melampaui 60 persen.
Sekarang, tinggal bagaimana pemerintah yang mendapat mandat rakyat itu bekerja secara optimal. Rakyat sangat berharap, bahwa pengelolaan negara dalam periode 2009-2014 bisa lebih profesional dan menyentuh kepentingan yang paling mendasar. Bagaimanapun, kondisi rakyat Indonesia masih dihadapkan pada beragam persoalan, mulai dari sempitnya peluang kerja, harga bahan pokok yang masih mahal, kualitas pendidikan yang belum merata, dan masih banyak lagi. Persoalan dalam eksternal pemerintahan sendiri tidak kalah krusialnya, mulai dari pemberantasan korupsi dan kualitas birokrasi yang belum mumpuni.
Potensi sumberdaya alam (SDA) Negara Indonesia sangat kaya, jauh melebihi apa yang dimiliki negara tetangga Malaysia. Kalau dibandingkan dengan Sumatera saja SDA Malaysia tidak lebih kaya. Namun ironisnya, rakyat Indonesia baik secara legal atau ilegal berbondong-bondong mencari pekerjaan di Malaysia. Dari fenomena ini saja dapat dilihat, bahwa selama ini memang pengelolaan SDA Indonesia tidak efisien dan tidak efektif, banyak kebocoran dan pemborosan, sehingga kurang mendukung terujudnya kemakmuran rakyat.
Nah, dalam hal ini tanggung-jawab ada dipundak Pemerintahan SBY-Budiono selaku pemangku mandat dari rakyat. Dalam penyusunan kabinet misalnya, hendaknya benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan tertentu. Menteri yang menduduki kabinet harus benar-benar yang ahli dibidangnya. Sehingga kabinet yang terbentuk benar-benar profesional dan mampu mengelola sumbedaya bangsa (SDA dan SDM) secara optimal. (Atep Afia)
